Source: Link
Akhirnya saya telah memasuki bab terakhir dari review seri Acehnologi Vol. II, bab terakhir buku ini adalah Politik Aceh, berat bagi saya pribadi.
Berbicara politik, sama saja bagi saya berbicara tentang ilmu astronomi, ilmu geologi, ilmu fisika, dan ilmu lainnya yang sama sekali saya tidak mampu memahami dan mencernanya. Mungkin lebih tepatnya bisa kita katakan tidak "ingin" untuk memahami dan mempelajarinya.
Ketika teman-teman saya ataupun orang-orang disekeliling saya sudah mulai berbicara yang berbau politik saya secara otomatis akan menutup saluran tempat kita menerima ilmu kedalam akal pikiran, diam tanpa sepatah katapun atau mungkin hanya menyibukkan diri dengan hal lain. Intinya jangan sampai pembahasan politik ikut saya diskusikan.
Itulah mengapa saya berbeda dengan kalian, yang menganggap politik adalah hal yang harus dipahami agar tahu akan roda pemerintahan yang sedang berjalan. Karena setahu saya berbicara politik berarti berbicara tentang siyasat dalam pemerintahan. Jika saya salah menafsirkan mohon dimaafkan.
Itu tadi hanya intermezo semata dari saya, kembali kepada review bab Politik Aceh.
Dalam pembukaan bab ini, berbanding terbalik dengan saya yang kurang mendapat asupan tentang politik, justru penulis pada awal bab mengatakan bahwa beliau selalu bertemu dengan pembahasan politik di hampir seluruh ruang publik yang beliau hadiri.
Penulis juga mengatakan bahwasanya dinamika Politik Aceh hingga saai ini tidak sepi dari pemberitaan media, baik lokal maupun nasional, bahkan merambah ke internasional.
Banyak para peneliti yang menulis tentang Aceh, mencoba memahaminya melalui kaca mata politik. Namun sayangnya karya yang komprehensif mengenai maksud dari Politik Aceh itu sendiri belum ada hingga saat ini.
Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai Politik Aceh, penulis mengutip penjelasan George A. Kourvetaris mengenai apa itu ilmu politik. Disini George menjelaskan bahwa ilmu politik adalah studi tentang pemerintahan nasional; proses politik; tujuan, dan karekter; organisasi suatu negara. [Hal. 686]
Dengan melihat cakupan kajian politik diatas, penulis mengatakan bahwa studi Acehnologi dapat berkontribusi di dalam menyusun tata ilmu pengetahuan politik yang berasal dari sistem perpolitikan yang dijalankan di Aceh.
Penulis mencoba menelaah Sejarah Aceh yang bisa dilihat dari sistem kerajaan pada jaman dahulu yang mana dari situ bisa dikaji bagaimana sebenarnya praktik politik yang ada di Aceh. Untuk itu kajian secara sosio-historis dan sosio politik dapat dijadikan pijakan dalam menemukan bagaimana konsep-konsep Politik Aceh yang pernah dipraktikkan oleh endatu orang Aceh.
Kita bisa memahami praktik orang Aceh dengan melihat narasi Sejarah Aceh sejak pendirian beberapa kerajaan di Pulau Ruja, mulai dari Peureulak dan Lamuri hingga ke Kerajaan Aceh Darussalam. Juga dengan menelaah beberapa hikayat, dokumen penjajah, arsip-arsip di Indonesia dan Malaysia serta beberapa kajian yang dilakukan oleh para sarjana mengenai bagaimana orang Aceh berpolitik. Tidak hanya itu, literatur lokal yang ditulis oleh para 'ulama juga dapat dijadikan langkah awal untuk menggali konsep-konsep Politik Aceh.
Dalam mengkaji politik tidak terlepas dari 5 aspek pokok, yaitu aktor (Sultan Malik al-Saleh hingga Surya Paloh) [Baca Hal. 724-730], peristiwa, pengaruh luar aceh, konsep yang diterapkan, dan kondisi sosial kemasyarakatan.
Source: SaraaMedia
Studi Politik Aceh memiliki lanskap yang amat panjang, yaitu mulai dari abad ke-8 M sampai dengan abad ke-21 M, itu artinya 13 abad sudah lamanya tanah Aceh menjadi saksi berbagai peristiwa politik yang berlaku di Aceh.
Untuk itu penulis menuturkan bahwa Acehnologi akan memiliki khazanah yang amat luar biasa banyaknya ketika mempelajari Politik Aceh. Penulis menambahkan bahwa mozaik peradaban dan pemikiran yang muncul di Aceh memiliki fondasi yang amat kuat untuk memperkenalkan ilmu Politik Aceh.
Adapaun karakteristik politik di Aceh, Otto Syamsuddin Ishak menyebutkan yaitu Ke-Islam-an, Ke-Indosia-an, dan Ke-Aceh-an.
Terakhir, dalam pembangunan kajian Acehnologi dalam bidang kajian Politik Aceh, agaknya referensi utama yang bisa dijadikan rujukan adalah pada kitab Bustan al-Salatin dan Kitab Taj al-Salatin. Karena kedua kitab tersebut telah berhasil menjelaskan sistem politik.