Kawasan Ekonomi Khusus

Dengan potensi dan peluang yang dimiliki, KEK Arun Lhokseumawe diproyeksikan akan mencapai nilai investasi sebesar Rp 3,8 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 40.000 orang pada tahun 2021

Dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe diharapkan akan mentransformasikan struktur ekonomi Aceh terutama struktur ekonomi Lhokseumawe dan daerah-daerah penyangganya untuk memiliki nilai tambah yang lebih besar yang berbasis pada industri pengolahan, energi dan logistik.

Disamping itu dengan adanya KEK Lhokseumawe akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang lebih meningkat di masa mendatang. Ketiga komponen industri yang berbasis pada pengolahan, energi dan logistik ini adalah sangat layak untuk menjadi sumber mesin pertumbuhan ekonomi (economic growth driver) di kawasan Lhokseumawe dan sekitarnya.

Kementerian Perindustrian adalah instansi yang menginisiasi pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe. Di tingkat pusat, keinginan ini disambut baik oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim, sementara itu di tingkat daerah, Gubernur Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan juga Pemerintah Kota Lhokseumawe mendukung penuh upaya revitalisasi kawasan industri Lhokseumawe ini.

Kementerian Perindustrian bersama-sama dengan Kemenko Bidang Maritim akan melakukan koordinasi guna memperoleh rekomendasi dari Dewan KEK Nasional untuk diusulkan kepada Presiden agar KEK Lhokseumawe dapat ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang penetapannya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Kementerian Perindustrian selaku instansi pengusul pembentukan KEK Lhokseumawe bertanggung jawab terhadap penyusunan Feasibility Study (FS), Pemerintah Aceh mendapatkan kepercayaan untuk menyusun dokumen masterplan yang dikoordinir oleh Bappeda Aceh dan juga dokumen AMDAL yang dikoordinir oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, sementara untuk pengurusan aset dan lahan merupakan tanggung jawab Kementerian Keuangan dan Kemenko Bidang Maritim.

Kawasan Ekonomi Khusus | 19