Beberapa model bendera Aceh (Sumber Foto: lintasgayo.com)
Pemerintah Pusat harus menuntaskan masalah bendera dan lambang Aceh, saya lihat di lapangan mulai timbul gejolak, ada riak-riak kecil yang jika dibiarkan akan menjadi gelombang besar.
Bendera memang bukan masalah kesejahteraan, karena tak akan mengenyangkan rakyat. Itu benar. Tapi ini masalah komitmen, masalah janji yang harus ditepati. Masalah Marwah Bangsa Aceh yang tak bisa diukur dengan Rupiah.
Oleh sebab itu, sudah saatnya Pemerintah Pusat jujur terhadap rakyat Aceh, sudah cukup stigma buruk yang selama ini menimpa rakyat Aceh, biarlah Aceh damai dengan kebanggaannya.
Baru-baru ini saya berkunjung ke Johor Baharu yang merupakan salah satu negara bagian Malaysia. Saya lihat di sana di setiap sudut kota terpampang jelas dua bendera, yakni bendera Kerajaan Malaysia dan Bendera Kebesaran Johor Baharu. Rasanya adem hati memandangnya, tak ada persoalan, tak ada konflik. Kalau negara lain bisa, kenapa kita tidak?
Buat apa lagi cooling down-cooling down, saya melihat cooling down hanya upaya pemerintah untuk mengulur-ulur waktu, sementara di level bawah dan di pelosok-pelosok pedesaan rakyat Aceh yang umumnya merupakan korban konflik mulai gerah dengan sikap Pemerintah Pusat.
Maka tak heran jika suara-suara referendum walau sayup-sayup sampai mulai terdengar pelan, sementara lengkingan merdeka mulai pun disuarakan lagi. Ayolah Pemerintah Pusat, jangan kita habiskan energi positif ini untuk memerangi anak negeri, sementara masih ada jalan humanis yang bisa ditempuh.
Mungkin inilah refleksi 41 tahun Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bisa saya tulis. Selamat Milad, berjuang terus untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Jangan ada dusta di antara kita. Saleum Aneuk Nanggroe![]
Sayangnya, bendera yang jadi objek "cooling down" justru tak tersebut dalam postingan.