Siapakan yang Berhak Atur Go-Jek, Grrab, DKK

credit : peluangusahaterkini.com

Sekarang ini berpergian, pesan makanan cukup mudah, semudah menggerakkan jari kita pada smart phone kita. Berapa menu yang terdapat pada aplikasi transportasi online dari layanan antar jemput penumpang, pembelian makanan bahkan sudah ada jasa untuk pijat, membersihkan rumah, dll. Semua serba mudah, kemajuan teknologi informasi memanjakan kita sebagai pengguna smart phone dan juga dengan smart phone dapat membuka lapangan pekerjaan yang padat karya. Dengan adanya playstore di android, applestore di ios, dan layanan tuk akses start-up di smartphone menjadikan perubahan di dunia pekerjaan dan usaha. Bila ditelisik lebih dalam aplikasi go-jek dan grab itu masuk dalam kategori usaha aplikasi yang menggerakkan sektor transportasi. Pemerintah sebagai regulator dibuat pusing dengan pembuatan kebijakan. Bila dilihat dari sudut pandang bidang jenis usahanya go-jek dan grab itu adalah aplikasi namun bila dilihat dari kegiatan usahanya aplikasi go-jek dan grab itu bergerak di bidang transportasi. Itulah yang terjadi saat ini dengan perkembangan teknologi informasi tidak lagi menjadi alat pelengkap saja namun sudah bagian dari inti penggerak usaha.

credit : redaksiindonesia.com

Tanggal 27 maret 2018 terjadi demo dari pengemudi transportasi online yang disebabkan oleh penerapan tarif yang terlalu murah serta adanya potongan dari perusahaan. Demo pengemudi disampaikan kepada Presiden. Bila dicermati dari jenis dan bidang usaha go-jek dan grab masih terdapat ambigutias pada regulatornya. Aplikasi tersebut bukan bidang dari Kementerian Perhubungan sedangkan Kementerian Informasi dan Komunikasi tidak dapat mengatur pengemudi transportasi online. Bila ditelisik lebih lanjut dari hubungan kerja antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi itu tidak ada kontrak kerja, mereka selalu bilang kemitraan. Kemintraan yang dimaksud adalah berdasarkan kesadaran dari pengemudi untuk bergabung, menjalankan aplikasi dan sudah pasti tidak ada kontrak kerja yang pasti karena dilandasi kesepakatan saja. Dari penjelasan diatas terdapat permasalahan yang pelik dengan beroperasinya transportasi online karena pemerintah sebagai regulator tidak dapat bergerak sendiri untuk mengatur itu, salah-salah aturan maka akan terjadi pengangguran masih dengan berhenti atau hilangnya aplikasi transportasi online.